Jakarta, Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah menegaskan bahwa koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrat merupakan kerja sama membentuk pemerintahan, bukan kegiatan amal (charity).
Untuk itu, bagi Fahri jatah empat menteri yang diberikan ke PKS merupakan bentuk kerja sama.
“Yang dilakukan PKS itu koalisi, kabinet terbentuk juga akibat koalisi dan koalisi itu kongsi kerja sama untuk memenangkan SBY. Akibat dari itu, kita bikin kerja sama bahwa PKS diberi tugas meneruskan cita-cita pemerintah yang ideal dan kabinet yang reformis. Persepsi ini yang dianggap keliru oleh teman-teman. Mereka menganggap ini charity dari parpol besar ke parpol kecil, bahwa kami sudah diberi empat menteri, itu yang keliru,” ujar Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2010).
Dia menambahkan, koalisi itu menciptakan clean and clear government serta pemberantasan korupsi. “Kalau sudah tidak komit dengan tujuan awal, koalisi ini sudah tidak relevan,” tandasnya.
Menurutnya, wacana reshuffle tidak bisa begitu saja dimunculkan, lalu tiba-tiba diwujudkan. Sebab, lanjut dia, hal ini dinilai tidak bagus oleh rakyat.
“Kalau SBY yang bilang dia yang punya kewenangan (me-reshuffle), meski dia tahu itu efek dari koalisi. Kalau sudah menjadi pembantu presiden maka semua harus tunduk pada UU Kementrian. Tapi jangan begitu langsung tiba-tiba diganti, dan itu nggak akan bagus karena rakyat sudah melihat dan menilai,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, Partai Demokrat mengusulkan kepada Presiden SBY untuk melakukan evaluasi dan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengungkapkan, dirinya bersama Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah telah menyampaikan usulan tersebut Kamis lalu.
Usulan evaluasi dan reshuffle kabinet ini terkait kekecewaan Partai Demokrat terhadap sikap sejumlah partai anggota koalisi yang tidak searah dengan Partai Demokrat, dalam menghadapi kasus bailout Bank Century, terutama ditunjukkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
(lsi)
