LATAR BELAKANG

Paradigma Good Governance, menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, tidak hanya disandarkan pada pemerintah (government) atau negara (state) saja, tapi juga harus melibatkan seluruh elemen, baik yang ada dalam intern maupun extern birokrasi.

Dengan demikian untuk mewujudkan Good Governance, diperlukan keterlibatan setiap elemen pemerintah dan masyarakat, untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang solid, bertanggungjawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara elemen-elemen negara / pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Sebagai tolak ukur Good Governance, setidaknya terdapat 4 unsur pokok yang harus dijadikan standar, yaitu :

1. Akuntanbilitas (pertanggungjawaban secara bertingkat ke atas)
2. Transparasi (adanya sebuah sistem memungkinkan terjadinya komunikasi internal dan eksternal)
3. Keadilan (menyangkut moralitas hubungan baik secara internal dan eksternal)
4. Responivitas (kepekaan dalam menangkap keluhan internal dan eksternal).

Salah satu wujud keterlibatan elemen masyarakat dalam mewujudkan Good Governance adalah dibentuknya PUSAT KAJIAN STRATEGI POLITIK DAN PEMERINTAHAAN (pkspp).

Elemen masyarakat tersebut adalah sinergi komunitas akademisi dan praktisi yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap konsep / teori dan praktek Good Governance, memiliki respontivitas dan responbilitas yang tinggi dalam mengkaji dan mencari solusi tepat terhadap permasalahan-permasalahan ideologi, politk dan pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan ekonomi, pertahanan dan keamanan yang dihadapi oleh negara dan bangsa.


VISI

Menjadi lembaga terpercaya dalam mengkaji / menganalisa dan menyajikan informasi yang menyangkut aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam suatu sistem pemerintahaan yang terkait dengan kepentingan dan kehidupan masyarakat luas.


MISI

1. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional dan bermoral.

2. Mendorong keberdayaan suatu sistem pemerintahan melalui penyadaran akan hak dan kewajiban dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Mendorong terwujudnya komunikasi harmonis dan konstruktif diantara elemen-elemen negara dan masyarakat (state, society and private sector) dalam rangka membangun negara dan masyarakat yang sejahtera kuat, dan bermartabat.


TUJUAN

1. Memberdayakan elemen-elemen negara dan masyarakat.
2. Membangun sinergi diantara sumber-sumber daya yang ada dan dimiliki oleh elemen-elemen negara dan masyarakat.
3. Menyajikan dan merekomendasikan informasi, konsep-konsep yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang baik dan bermartabat serta bersih dari KKN.


RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pengkajian formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
2. Memberikan hasil-hasil kajian / penelitian kepada pihak-pihak yang kompeten.
3. Penyelenggaraan forum-forum ilmiah (Diskusi, Seminar dan lain-lain).
4. Menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan / workshop.
5. Penerbitan dan penyebaran informasi.


STRATEGI

a. Penyelenggaraan swadaya / swadana.
b. Kemitraan / kerjasama.
c. Pemberdayaan potensi sumber daya.
d. Penyelenggaraan pemerintahan yang clear and good coorporate governance.


MOTO

Pemerintahan yang bersih baru akan terwujud bila dibangun oleh orang-orang yang bersih.

Orang yang bersih hanya ada pada mereka yang konsisten terhadap nilai-nilai agama yang diyakininya.